JAKARTA,NOMONI.id-Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) telah menetapkan 14 partai politik (Parpol) sebagai peserta Pemilihan Umum 2019. Diantara 14 Parpol tersebut, dua parpol yang tidak lolos verifikasi yakni, Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

PBB dianggap tidak memenuhi syarat karena sebaran anggotanya di Papua Barat kurang dari 75 persen. Terkait hal tersebut, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra, akan memasukkan gugatan sengketa penetapan Parpol peserta pemilu 2019, ke Bawaslu.

Selain itu, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra meminta penyelenggara pemilu khususnya KPU RI untuk introspeksi diri. Sebab, kata Yusril, jika mau jujur, tidak ada satupun partai politik (parpol) yang bisa lolos verifikasi faktual.

Yusril mengatakan, pihaknya tahu bahwa di beberapa daerah, ada partai yang tidak memiliki kepengurusan dan keanggotaan yang jelas. Nyatanya, kata Yusril, partai tersebut lolos sebagai peserta pemilu 2019.

“Persoalannya mengapa PBB yang selalu dipermasalahkan? Yang lain tidak. Ada apa di balik semua ini? Itu yang menjadi pertanyaan serius bagi kami,” kata Yusril dalam konferensi pers sebagaimana dikutip KOMPAS.COM di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Senin (19/2/2018).

Lebih lanjut, dia mengatakan, PBB dua kali ini mengalami permasalahan sama, yaitu tidak lolos sebagai peserta pemilu, sebelumnya untuk pemilu tahun 2014.

Menurut dia, sejauh ini PBB terus berbenah. Tetapi, dia juga meminta pemerintah dan KPU untuk juga introspeksi diri.

“Kalau ditanya introspeksi, kami introspeksi. Tetapi pemerintah dan KPU introspeksi juga. Banyak partai di daerah itu kantornya tidak jelas, tapi lolos juga,” katanya.

Yusril kemudian ingat saat pendaftaran partai politik calon peserta pemilu 2014. Saat itu, Yusril mengaku heran mengapa partai berlambang pohon beringin, Partai Golkar, bisa lolos menjadi peserta pemilu 2014.

“Orang kantor DPP Golkar itu bukan miliknya sendiri. Saya bekas Mensesneg. Saya tahu itu kantor punya Sesneg. Bagaimana bisa lolos?” kata Yusril.

Diketahui, pada sore itu, PBB memasukkan gugatan sengketa penetapan partai politik peserta pemilu 2019, ke Bawaslu. Yusril didampingi oleh Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Noor, Ketua Bidang Pemenangan Presiden PBB Sukmo Harsono, pengurus dan simpatisan.

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.